Lemburkuring2007

KORUPSI ; Dampak Dari Terbatasnya Skill Dan Maraknya Budaya Kompensasi/pamrih

1 Pairan

Oeh : Drs. D. Jubaedi, M.Si. *)

Korupsi, telah menjadi budaya di segala sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Asumsi ini dapat dibuktikan dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang menjadi budaya masyarakat di setiap ada urusan dan kepentingan, mereka senantiasa membuat konvensasi-konvensasi dengan aparat pemerintah sebagai pengganti sebuah resiko atau perjuangan yang malas ia kerjakan/ tempuh. Tentu, kondisi seperti dijadikan sebagai lahan empuk oleh para pelayan publik untuk merekayasa birokrasi agar publik enggan menyelesaikan urusan sekecil apapun, melainkan cukup mempercayakan kepadanya dengan sejumlah pembayaran dan konvensasi finansial.
Dampak ini cukup terasa, betapa pihak lain yang menempuhnya secara wajar banyak dirugikan dari mulai urusan terkecil seperti pembuatan KTP dan sebangsanya sampai ke urusan besar, terutama Tes Pegawai Negeri, Pengurusan Kepegawaian, Pangkat dan Jabatan. Masyarakat yang punya kemampuan finansial menikmati kondisi ini (dengan alasan “Ongkos perjuangan, itung-itung tanam modal, dsb.). Sementara masyarakat tak bermodal walaupun memiliki SDM handal menjerit, karena haknya terabaikan bahkan dirampas pihak lain yang tidak berhak.
Pendek kata, masyarakat secara keseluruhan sudah tidak percaya lagi dengan yang dinamakan kejujuran, karena setiap berurusan dengan apa saja mustahil berhasil dengan cepat, tanpa ada konvensasi finansial.
Terbatasnya masyarakat dalam memiliki Sumber Daya yang handal membuat mereka tak percaya diri dalam berkompetisi atau dalam menyelesaikan segala urusan, membuat mereka terlalu tinggi ketergantungannya kepada oknum-oknum yang berprilaku “Sok pejuang” dengan berbagai konvensasi finansial. Inilah yang membuat penulis tidak habis mengerti “Kenapa mereka gemas kepada korupsi, tetapi malah mereka sendiri yang mencoba membuka peluangnya.
Adalah kondisi yang cukup ironi, terkadang bukannya masyarakat yang mendapat pelayanan dari aparat pejabat publik, malah masyarakat sendiri yang melayani aparat/ pejabat publik (Baca Suhadibroto–Anggota Komisi Hukum Nasional– “Masyarakat dan Korupsi , Kolom Opini, Republika, No. 23 Nov. 2004, hal. 5). Kondisi ini akan lebih parah lagi jika ormas, LSM dan media pers kecil di berbagai daerah, mengangkat berita seorang tokoh atau suatu lembaga yang ujung-ujungnya mereda hanya karena terjadi konvensasi. Tentu Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan, padahal citra dan wibawa ormas, LSM dan khususnya insan Pers sangat dipertaruhkan. Semoga hal ini tidak terjadi pada insan pers besar seperti : Republika, Media Indonesia,ia, Kompas, dll. yang sudah terpercaya, Amien.
Perilaku Korupsi
Berbicara tentang korupsi, adalah bicara masalah watak/ prilaku seseorang. Ibarat orang yang berwatak judi, maka setiap gerak apa saja dan menyaksikan apa saja mesti akan dinuansakan ke spekulasi judi. Demikian juga setiap orang yang berwatak maling karena pengamalan agama yang lemah, maka kesempatan sesempit apapun tetap akan diarahkan ke KORUPSI.
Korupsi telah menjadi sebuah prilaku masyarakat yang demikian mewabah ke hampir berbagai institusi dan komunitas masyarakat lainnya. Tidak hanya lembaga pemerintah, malah ke berbagai lembaga pendidikan, Departemen-departemen dan Dinas-dinas di daerah, tak terkecuali Ormas, LSM dan institusi-instituisi lainnya di masyarakat. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, seandainya prilaku korupsi ini telah merambat ke berbagai organisasi masyarakat yang berbasis agama.
Pemandangan yang sangat aneh dan telah menjadi fakta bahwa di saat muncul berbagai konvensasi dari para petualang kekuasaan, malah rakyat sendiri memanfaatkan, banyak contoh terjadi banyak munculnya pemimpin masyarakat karena berbagai konvensasi finansial, dimulai dari kepala desa, para pejabat, dst. ke atas.
Betapa tidak, siapapun orangnya yang sampai ke tampuk kekuasaan di mulai dari kepala desa, camat, bupati, Gubernur sampai ke Presiden serta para wakil rakyatnya. Atau siapapun yang sampai ke suatu keinginan menjadi pegawai, pejabat melalui proses-proses yang tidak fair, maka secara langsung atau tak langsung mereka telah merintis terjadinya wabah korupsi di mana-mana. Inilah yang menjadi akar permasalahan korupsi telah mendarah daging di hampir seluruh lapisan masyarakat (Baca, Suhadibroto—Anggota Komisi Hukum Nasional–Masyarakat dan Korupsi, Kolom Opini, Republika terbit tanggal 23 Nov. 2004 hal. 5).

Cuplikan Berita Pers tentang Korupsi
1. “Presiden SBY pantas merasa malu, bahkan dalam banyak kesempatan sering ia mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah bagaikan rayap. Kondisi demikian akan semakin parah manakala upaya pemberantasan Korupsi hanya dilakukan dengan kata-kata, pidato dan upacara. Kini kita menunggu, berdiam diri : tak perlu lagi kata-kata, tak perlu lagi menagih janji.”
(Asro Kamal Rokan “Tak Perlu Lagi Kata-kata”, Resonansi, Republika, No. 324 , 8 Desember 2004 , hal 12)
2. Presiden SBY menceritakan pengalaman yang tidak sedap berdiri di hadapan ratusan hadirin di forum Sidang APEC , Santiago Cile. Hampir semua hadirin cas-cis-cus berbicara miring, bagaimana mungkin mendirikan negara bersih di tengah korupsi merajalela.Beliau berharap ini tidak terulang pada sidang forum APEC yang sama pada bulan November 2005 yang akan datang , di Seoul Korea Selatan. Hadir dalam acara ini disamping para artis dan wartawan, yaitu : Taufiqurrohman Ruqi (Ketua KTPK), HR. Agung Laksono (Ketua DPR), Prof. Dr. H. Ginanjar Kartasasmita (Ketua DPD) dan Prof. Dr. H. Jimly Ashshiddiqie (Ketua Mahkamah Konstitusi)
(Berita Utama, “Mari Kita Bangun Indonesia yang Bersih dari Korupsi”, Republika Nomor 320 ,4 Desember 2004, hal. 10)
3. Juru bicara kepresidenan M. Andi Malarangeng kepada pers Jum’at 3/12 mengatakan bahwa presiden telah mengeluarkan surat izin kepada pejabat di daerah yang korupsi, terutama kepada ke 3 orang tersangka, yakni Bupati Halmahera Selatan dan Halmahera Barat dan Anggota DPRD Halmahera Barat. Namun menurutnya surat Izin tersebut dikeluarkan dengan tetap kepad prinsip “Praduga Tak Bersalah, dipegang teguDan dikatakan pula bahwa selama 42 hari setelah dilantik, presiden SBY telah mengeluarkan Surat Persetujuan Pemeriksaan terhadap 9 Bupati, Satu Walikota, Satu Gubernur dan satu orang anggota DPR. (Berita Nasional kolom Yustisia, Presiden Izinkan Pemeriksaan Pejabat, Republika No. 320, 4 Desember 2004, hal. 10)
4. Presiden SBY terus melakukan “shok therapy” pada para pelaku korupsi. Tindakan ini ditempuh sebagai komitmen dalam upaya menegakkan Supremasi Hukum di tanah air. Pada kesempatan ini telah dikeluarkan surat persetujuan untuk tindakan kepolisian dan kejaksaan terhadap kepala daerah (gubernur maupun Bupati/Walikota) yang terkait dengan tindakan Korupsi, demikian diungkapkan oleh juru bicara kepresidenan Andi Malarangeng.
(Berita Utama, Presiden Izinkan Periksa Gubernur dan Bupati”, Republika , 27 November 2004, hal 1)
5. Dalam rangkaian program Kerja 100 hari pertama Kejakgung akan membuka kasus lama dan segera menyelesaikannya, antara lain Kasus Pelindo II atau kasus privatisasi Proyek Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) yang sebelumnya tidak pernah terbuka dan kasus HTI (Hutan Tanaman Indonesia. Hal ini dibenarkan oleh Kapuspen Kejakgung R. Jogie Soehandoyo kepada pers, Jum’at…….. Bahkan menurutnya juga, sebelumnya telah dibuka dua kasus Megakorupsi, yaitu : Kasus Korupsi Proyek Technical Assistance Countract (TAC) milik Pertamina serta Kasus penyelewengan dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan tersangka Sjamsul Nursalim.
Dalam kasus-kasus tersebut telah ditetapkan dua tersangka, yakni Tantri Abeng (Mantan Menteri BUMN) dan Herwidayatno (Mantan Asisten menteri BUMN) keduanya diduga telah memark up nilai-nilai kontrak. Dua kasus di atas, pada masa sebelumnya hingga sekarang masih terkatung-katung..
(Berita Nasional kolom Yustisia, Kejakgung Buka Dua Kasus Lama”, Republika No. 320 , 4 Desember 2004, hal. 10)
6. Tidak hanya dua kasus besar seperti di atas yang diusut tuntas di masa Jaksa Agung MA. Rahman, tetapi ini adalah kasus besar lama yang tak pernah terdengar pengusutannya, yaitu :
– Kasus Korupsi Perum Perumnas, tersangka Ir. Sardjono, kerugian negara 8,56 Milyar.
– Kasus Korupsi Proyek Jalan Subang Cikamurang, tersangka Uus Sukarman dkk, kerugian negara Rp. 2,9 Milyar.
(Lebih lengkap, lihat di lampiran, “Menagih Kasus-kasus Lama”,Republika, No. 320 , 4 Desember 2004, hal 10)
7. Presiden Sby menetapkan tanggal 12 November 2004, lebih cepat dibandingkan aturan 2 bulan menurut KPTPK. Waktu lebih cepat ini bertujuan untuk meyakinkan kepada publik bahwa para menteri yang pertama kali meberi teladan bagi pejabat publik lainnya., terutama di daerah.
(Berita Nasional kolom Yustisia, Batas Waktu pun Dilanggar”, Republika , 27 November 2004, hal. 10)
8. Dengan memakai dalih “Pencemaran Nama Baik” banyak korban berjatuhan karena melaporkan indikasi ada korupsi seorang pejabat atau lembaga. Delik aduan pencemaran nama baik adalah jurus yang ampuh seperti dalam silat yang dapat balik mnyerang dengan ganasnya. Walaupun orang yang dilaporkan itu setelah proses hukum dinyatakan “bersalah”, namun pelapor tetap dituntut bahkan lebih dahulu dipersalahkan karena telah mencemarkan nama baik.
(Lebih lengkap, lihat di lampiran, “Mereka Melaporkan Korupsi, Mereka dipersalahkan”,Republika , 27 Nov. 2004, hal. 10)

Isu Pemberantasan Korupsi
Harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan SBY-JK adalah komitmennya terhadap pemberantasan korupsi yang sering didengung-dengungkan. Memang pada kenyataannya terasa atau tidak, suka tau tidak suka, langsung atau tak langsung nampaknya ada sebuah kendala bagi pemerintah SBY-JK dalam menyikafi situasi itu. Di sini perlu kearifan pemimpin dalam menghadapi kawan maupun lawan., dengan menerapkan filosofi kehidupan Semut dan Lebah (Baca, Ahmad Syafi’i Ma’arif “Manusia, Semut dan Lebah”, Resonansi, Republika, No. 259, 28 September 2004, hal. 12)
Dalam menghadapi masalah korupsi ini hendaknya pemerintah tidak larut pada PR-PR korupsi pemerintah lama, sementara praktek-praktek korupsi lembaran baru menjadi bias atau terabaikan karena situasi. Konkritnya, Kasus-kasus Korupsi besar dan cukup strategis dari warisan pemerintah lama mana saja yang harus segera berhasil ditangani lebih dahulu ?. Lalu kasus-kasus korupsi baru jangan sampai terkatung-katung lagi dan cepat direspons serta diselesaikan sebagai “shok therapi” agar tidak mewabah kembali dalam perjalanan pemerintahan selanjutnya. Di sini perlu ada pembagian tugas yang tegas kepada aparat hukum terkait. Aparat hukum mana saja yang harus konsisten menyelesaikan kasus-kasus korupsi baru, dan aparat hukum mana yang harus pelan tapi pasti menyelesaikan kasus-kasus korupsi lama.
Inilah yang terpenting bagi pemerintah SBY-Kalla dalam mengawali langkahnyanya, terutama dalam rangka membangun kepercayaan publik. Adapun pengenalan masalah, katagori masalah dan membuat perencanaan bukan tugas utama presiden, melainkan tugas teknis para menteri. Kalaulah seorang presiden memang perlu membuat perencanaan, maka perencanaan itu bersifat politis dan strategis yang menyangkut kebijakan umum, (Baca, Umar Juoro, “Satu Bulan Kabinet Indonesia Bersatu”, Analisis, Republika 22 Nov. 2004 halaman 1). Di sinilah pentingnya penempatan para menteri yang benar-benar tahu persoalan departemennya, bukan sebaliknya, para menteri yang baru beradaptasi dengan lingkungan yang tidak dikenalinya.
Disamping itu, keberhasilan juga ditentukan oleh kegigihan dan kepintaran pemerintah dalam membangun kerjasama dengan DPR. Menyikafi konplik internal DPR bukan berarti pemerintah seolah-olah intervensi, tetapi jika membiarkannya, tentu sangat tidak menguntungkan bagi pembangunan bangsa. Di sinilah perlunya kejelian dan kehati-hatian dalam menjembatani dua kepentingan antar dua kelompok, yakni Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan. Sikaf ketidak berpihakan sangat diperlukan di sini, jangan sampai pemerintah larut dalam pujian dan sanjungan pendukungnya (Koalisi Kerakyatan), terlebih rakyat tengah berpesta dengan keberhasilan demokrasi yang mampu menyelenggarakan Pemilu Presiden dengan damai (Baca, Ahmad Syafi’i Ma’arif, Jangan Mabuk karena Pujian, Rsonansi, Republika, No. 225, 24 Agustus 2004, hal. 12)
Di saat terjadi komplik internal DPR, yang puncaknya terjadi pada Rapat Paripurna DPR pada Selasa 9 Nov. 2004 pemerintah SBY harusnya pro aktif (Baca, Sidang Paripurna DPR Ricuh, Berita Utama, Republika, No. 302 10 Nov. 2004, hal 1), ini akan menjadi suatu peringatan bagi pemerintah ke depan yang dimungkinkan akan terjadi kembali di masa yang akan datrang , terutama dalam setiap meloloskan sebuah kebijakan publik.
Pendidikan dan Lapangan Kerja ; Solusi Pengendalian Korupsi
Sehubungan dengan penomena keterbatasan lapangan pekerjaan yang berdampak kemiskinan sebagai penyebab membudayanya praktek-praktek korupsi menjadi renungan kita bersama, dan tentu ada hubungan erat dengan kebijakan dan sistem pendidikan nasional. Dalam hal ini menurut asumsi penulis program Belajar Sembilan Tahun tidak hanya sebatas keharusan, tetapi dapatkah pemerintah menempatkan satu di antara sekian sekolah di berbagai kecamatan sebagai sekolah unggulan dengan kompetensi standar ?.
Kompetensi standar mutu ini sangat penting terutama bagi para guru dan pembina yang dapat memupuk siswa meiliki keterampilan, terutama setelah menapak ke pendidikan lanjutan. Oleh karenanya, dengan meningkatnya skill (keterampilan) siswa adalah suatu suatu ukuran keberhasilan pendidikan, sedangkan nilai yang dicapai siswai tetap diperlukan, tetapi itupun hanya berfungsi kelengkapan administrasi saja, bukan satu tujuan. Karena yang jauh lebih penting adalah siswa memiliki skill dan akhlak yang tinggi sesuai keahlian yang diminatinya. Dengan segala tingkat kebutuhan masyarakat sesuai dengan latar belakang SDM dan SDA, dan menyikafi perbedaan Suku, Agama Ras dan Budaya maka diperlukan pendidiakan agama multi kultural (Baca, Azyumardi Azra, Pendidikan Agama Multikultural, Resonansi, Republika, No. 227, 26 Agustus 2004, hal. 12)
` Inilah saat Kurikulum nasional dipertaruhkan, jangan sampai sederet mata pelajaran dengan sejumlah buku dipaksakan. Standar internasional dan nasional bisa pula dijadikan bahan pembanding, tetapi yang lebih urgen adalah bagaimana sajian pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan lingkungannya, terutama yang dapat menghasilkan alumni yang terampil mengolah Sumber Daya Alam di lingkungannya serta mampu memberi keteladanan kepada masyarakat.
Dalam menyikafi fenomena itu tentunya perlu diketahui sebenarnya kurikulum itu
apa? Dalam hal ini dijelaskan Zein Ukhrowi, dalam sebuah artikel “Kurikulum Korupsi”, Resonansi, Republika, No. 340, 24 Desember 2004, hal. 12)
“ Kurukulum adalah dunia kognitif, sedangkan sikaf adalah dunia afektif. Tingkat pengetahuan seseorang tidak menjamin prilakunya. Dalam penegakkan hukum misalnya, para pelaku penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim juga pengacara mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi tentang dunia. Persoalan korupsi jelas merupakan persoalan prilaku dan bukan persoalan pengetahuan…. Jika hal terpenting dalam transfer pengetahuan adalah kurikulum, maka yang terpenting dalam pengembangan sikaf adalah role model Keteladanan. .Dalam hal ini keteladan para pendidik untuk menjaga integritasnya. Kemampuan pendidik buat proses pengajaran yang menggugah, juga kemampuan memotivasi dan mengembangkan kafasitas spesifik siswa merupakal hal yang mendasar lainnya. Dalam hal ini para pendidik umumnya masih lemah. Saya dapat memahami keadaan itu. Otoritas pendidikan kita dari bawah hingga atas, dari swasta hingga pemerintah, masih didominasi paradigma kognitif, Maka, titik beratnya adalah Kurikulum…. Kurikulum tentu bpenting. Lebih penting lagi adalah optimalisasi proses pengajaran. Tanpa itu, persoalan pendidikan kita akan terus melingkar-lingkar seperti selama ini. Korupsi juga akan terjaga kesuburannya”,
Disinilah perlunya tenaga pendidik terlatih, bukan hanya yang jadi pertimbangan lulus perguruan tinggi atau tidak, tetapi ia sebagai guru yang professional atau tidak. Hal ini dapat kita amati, sejak ia masuk jurusan di Perguruan Tinggi keguruan sampai ia menempuh proses ujian menjadi guru (PNS atau swasta) yang sesungguhnya. Ini yang menjadi renungan kita “Jangan-jangan benih-benih korupsi itu sudah tertanam sejak di bangku sekolah”, jika pendidiknya yang tidak professional dan tidak meiliki integritas sebagai guru. (Baca, Zein Ukhrowi, “Kurkulum Korupsi, Republika, 24 Desember 2004, hal. 12).
Problematika ganti mentri ganti kurikulum, dan sumber-sumber dasar belajar hanya akan menjadi lahan komoditas para oknum pendidikan setiap beberapa tahun ke depan. Komersialisasi pendidikan dengan proyek penyusunan kurikulum, GBPP, buku-buku sumber pelajaran ternyata tidak akan menghasilkan daya terampil anak pada satu keahlian tertentu. Mereka hanya berkutat sekitar menghafal dan mengadopsi itu dan ini dari berbagai sumber yang dipaksakan. Inilah yang membuat para lulusan sekolah hanya memiliki pengetahuan (prestasi), sementara keterampilan dalam menempuh hidup dengan segala kebutuhan dan tantangannya begitu jauh perbedaannya dengan kehidupan artis yang serba gemerlap, tentu ini yang menjadi keprihatinan, sekaligus menjadi renungan kita, siapa yang bersalah..? (Baca, Berita Utamal, Juara Sains Kalah dari Selebriti, Republika, 8 Desember 2004, hal. 1)
Dan masih dalam kontek ini, yang lebih spesifik lagi adalah bahwa lulusan Perguruan Tinggi sangatlah diperetaruhkan, mampukah ia menjadi pemikir-pemikir sesuai bidangnya sekaligus ia dapat menciptakan “Kemandirian Hidupn nya kelak ?. Dan sebenarnya yang dikhawatirkan adalah terjadinya para alumni perguruan tinggi di masa depan menjadi pengangguran-pengangguran intelek yang akan menjadi beban biaya luar biasa bagi pemerintah. Padahal mereka bukan untuk ditampung menjadi pegawai negeri, mereka dituntut untuk menjadi pemikir- pemikir yang kritis sebagai kontrol terhadap berbagai kebijakan publik dan sekaligus sebagai penyeimbang pemerintah.
Mereka yang lulusan perguruan tinggi jurusan pendidikan, diharapkan turut andil dalam memibenahi sistem pendidikan dan aplikasinya di lapangan dengan membimbing para praktisi pendidikan. Demikian juga mereka yang lulus dari perguruan tinggi jurusan Sosial Politik, bukanlah berarti harus menjadi praktisi Partai Politik atau bahkan anggota legislatif, melainkan mereka dipersiapkan untuk menjadi pemerhati, peneliti dan nara sumber bagii perkembangan politik di suatu masyarakat melalui kajian-kajian ilmiah, dan sebagainya. Semua alumni Perguan Tinggi harus benar-benar professional, karenanya harus dipersiapkan calon-calon alumni tersebut pada universitas atau lembaga perguruan tinggi lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan kualitasnya.
Bagi daerah daerah kabupaten dan kota, kehadiran Perguruan tinggi akan lebih realistis kalau mengarah kepada Politeknik/Diploma sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Lalu bagi lulusan SMU yang berprestasi hendaknya dapat diarahkan menjadi pemikir-pemikir dinamis dengan keterlibatan langsung pemerintah daerah dan memudahkan jalan serta beban biaya untuk kuliah di kota besar /luar negeri. Dan bila mereka telah lulus akan menjadi aset pemerintah yang siap dimanfaatkan..
Kesimpulan Dan Tindak Lanjut
1. Pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat dengan sistem pembuktian terbalik dan dalam pengusutannya mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.
2. Dalam pengusutan dan penyelesaian proses hukumnya perlu keakurasian, ditempuh secara bertahap dan penuh kesabaran serta tawakkal kepada Allah SWT.
3. Praktek-praktek KKN yang sudah menjamur di seluruh segmen masyarakat secara perlahan diupayakan dapat berkurang, disamping melaluii proses hukum yang tegas, maka yang paling subtansial adalah adanya komitmen bersama atau i’tikad baik masyarakat “tidak bakal kompromi terhadap berbagai bentuk praktek KKN”.
4. Praktek KKN yang demikian menjamur pada kenyataan mustahil tuntas diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun, terlebih dalam Program Seratus Hari Kerja pemnerintah SBY-Kalla . Oleh karenanya langkah yang paling konkrit dan terukur adalah upaya meminimalisir dengan penurunan prosentase yang berarti setiap tahunnya dan terpantau langsung oleh masyarakat.
5. Praktek KKN tidak akan dapat tuntas pemberantasannya melalui proses hukum belaka, melainkan harus dengan keteladan para tokoh dan ketaatan beragama masyarakat, karena korupsi itu sudah merupakan prilaku yang membudaya di masyarakat. Di sinilah perlu dikaji ulang methode dan sistem pendidikan nasional yang berwawasan IPTEK dan IMTAQ.
6. Kehadiran lembaga-lembaga pendidikan Non Formal, khususnya lembaga pendidikan agama sangat dominan perannya dalam upaya pemberantasan KKN. Disamping itu semua jenjang pendidikan lanjutan (termasuk Pondok Pesantren) dan terlebih lagi perguruan tinggi hendaknya dapat mensinergikan upaya pendidikannya dengan mempertimbangkan antara potensi siswa/ mahasiswa dengan potensi Sumber Daya Alam dan kebutuhan masyarakat pada umumnya di suatu tempat/daerah.
7. Ketenagakerjaan hendaknya menjadi prioritas dalam pembangunan pada pemerintah SBY-Kalla, tentu harus sejalan dengan program pendidikan. Hal ini penting agar setiap departemen dan dinas-dinas di daerah terisi oleh pegawai-pegawai professional. Termasuk di dalamnya Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil harus benar-benar sportif dan transparan. Dengan pegawai professional, praktek Korupsi dan Nepotisme secara alamiah akan menciut kecil, dan bahkan menghilang, Insya Allah, Amien.
8. Dalam hal kurikulum sekolah hendaknya ada muatan nasional sebagai standar dengan hanya 2 atau 3 mata pelajaran, sedangkan mayoritasnya adalah muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungannya.
9. Kurikulum khusus bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) hendaknya mengarah kepada padat karya, bukan keilmuan semata. Karena dengan keterbatasan fisik maupun mental, tidak terlalu banyak harapan yang dinginkan bangsa dari mereka, terkecuali mereka dapat memanfaatkan waktu untuk berkarya untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan mandiri tanpa memanfaatkan kecacatannya untuk minta dibelas kasihani orang atau lembaga mana saja.
10. Tanda-tanda perilaku korupsi diawali dengan keterbatasan keterampilan lulusan-lulusan lembaga pendidikan. Oleh karenanya begitu paralulusan mendapat kesempatan duduk di pemerintahan dengan skill yang terbatas perilakunya hanya ingin yang enteng dan gampang saja dengan cara komvensasi itu dan ini. Ingin bekerja yangringan tetapi keuntungan ingin berlipat, karena selera hidup tinggi tak bisa dikendalikan.
11. Peran Pendidikan Agama sangat strategis dalam menghantarkan para lulusan yang bukan hanya pintar secara keilmuan, namun ia cerdas dalam mensiasati hidup dengan mentaati aturan negara, masyarakat dan agama

BAHAN BACAAN
(Baca Suhadibroto–Anggota Komisi Hukum Nasional– “Masyarakat dan Korupsi , Kolom Opini, Republika, No. 23 Nov. 2004, hal. 5).
(Baca, Suhadibroto—Anggota Komisi Hukum Nasional–Masyarakat dan Korupsi, Kolom Opini, Republika terbit tanggal 23 Nov. 2004 hal. 5).
(Asro Kamal Rokan “Tak Perlu Lagi Kata-kata”, Resonansi, Republika, No. 324 , 8 Desember 2004 , hal 12)
(Berita Utama, “Mari Kita Bangun Indonesia yang Bersih dari Korupsi”, Republika Nomor 320 ,4 Desember 2004, hal. 10)
5. (Berita Nasional kolom Yustisia, Presiden Izinkan Pemeriksaan Pejabat, Republika No. 320, 4 Desember 2004, hal. 10)
(Berita Utama, Presiden Izinkan Periksa Gubernur dan Bupati”, Republika , 27 November 2004, hal 1)
(Berita Nasional kolom Yustisia, Kejakgung Buka Dua Kasus Lama”, Republika No. 320 , 4 Desember 2004, hal. 10)
(Lebih lengkap, lihat di lampiran, “Menagih Kasus-kasus Lama”,Republika, No. 320 , 4 Desember 2004, hal 10)
(Berita Nasional kolom Yustisia, Batas Waktu pun Dilanggar”, Republika , 27 November 2004, hal. 10)
(Lebih lengkap, lihat di lampiran, “Mereka Melaporkan Korupsi, Mereka dipersalahkan”, Republika , 27 Nov. 2004, hal. 10)
(Baca, Ahmad Syafi’i Ma’arif “Manusia, Semut dan Lebah”, Resonansi, Republika, No. 259, 28 September 2004, hal. 12)
(Baca, Umar Juoro, “Satu Bulan Kabinet Indonesia Bersatu”, Analisis, Republika 22 Nov. 2004 halaman 1).
(Baca, Ahmad Syafi’i Ma’arif, Jangan Mabuk karena Pujian, Rsonansi, Republika, No. 225, 24 Agustus 2004, hal. 12)
(Haedar Nashir, Mahkota 2009, Refleksi Republika No. 341, 26 Desember 2004, hal 1)
(Baca pula, Faisal Baasir, Berebut Pepesan Kosong di Dewan Perwakilan Rakyat, Opini, Republika, 4 November 2004, hal 4)
(Baca, Azyumardi Azra, Pendidikan Agama Multikultural, Resonansi, Republika, No. 227, 26 Agustus 2004, hal. 12)
Zein Ukhrowi, “Kurikulum Korupsi”, Resonansi, Republika, No. 340, 24 Desember 2004, hal. 12)
(Baca, Zein Ukhrowi, “Kurkulum Korupsi, Republika Nomor , 24 Desember 2004, hal. 12).
(Baca, Berita Utamal, Juara Sains Kalah dari Selebriti, Repoublika, 8 Desember 2004, hal. 1)

*) Penulis adalah pemerhati Pendidikan dan Kebijakan Publik (Dosen Salah Satu Perguruan Tinggi di Kuningan)

One thought on “KORUPSI ; Dampak Dari Terbatasnya Skill Dan Maraknya Budaya Kompensasi/pamrih

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s