Lemburkuring2007

Menengok Pemerintahan ”Cyber” di Jawa Barat

4 Pairan

Sumber : HU. Pikiran Rakyat (Rabu 11 Juli 2007)


Oleh DADAN SUTISNA

SEBAGAIMANA di dunia nyata, projek dunia maya pun tak luput dari kemungkinan menjadi ladang korupsi. Bidang ini memang jarang diperhatikan, karena tidak setiap orang mengerti dan memahami seluk-beluk teknologi. Apalagi menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2007, baru 9% masyarakat Indonesia yang melek internet.

Sejak memasuki era teknologi informasi, konsep e-Government semakin sering dibicarakan. Dalam Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah (Kementeriaan Komunikasi dan Informasi, 2003) disebutkan bahwa e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu upaya tersebut adalah membangun website di masing-masing pemerintahan.

Ruang maya

Anggaran pembuatan website-nya tentu saja diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) alias uang rakyat. Biaya yang dikeluarkannya variatif, dari ratusan juta hingga yang “hanya” puluhan juta. Perbedaan tersebut timbul karena belum adanya standar harga produk teknologi informasi baik nasional maupun regional. Sayangnya, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pembuatan website kadang tidak sebanding dengan kualitas.

Sebagaimana di dunia nyata, projek dunia maya pun tak luput dari kemungkinan menjadi ladang korupsi. Bidang ini memang jarang diperhatikan, karena tidak setiap orang mengerti dan memahami seluk-beluk teknologi. Apalagi menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2007, baru 9% masyarakat Indonesia yang melek internet.

Tentu kita masih ingat, sekitar akhir tahun 2005, pemerhati internet dihebohkan oleh dugaan korupsi pembuatan website di salah satu kabupaten di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang diambil dari APBD untuk membuat website tersebut hampir mencapai Rp 2 miliar. Biaya tersebut sangat tidak sepadan dengan kualitas website-nya, sebab teknologi yang dipakai hanyalah CMS (content management system) yang gratisan.

Website pemerintahan di Jabar

Hampir semua pemerintahan kota dan kabupaten di Jawa Barat telah memiliki website untuk memajang informasi mengenai daerah masing-masing. Ketika membuat tulisan ini, saya membuka sekitar 25 website pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat (akses terakhir 7 Juli 2007 pukul 00:26). Tiga di antaranya tak dapat diakses karena hanya menampilkan pesan error (sumedang.go.id, bogorkab.go.id, dan karawang.go.id), dan ada satu website yang masih dalam tahap pengembangan sejak April 2007 (ciamis.go.id). Website lainnya masih dapat diakses dengan kualitas yang berbeda-beda.

Dari seluruh website tersebut, beberapa penamaan domainnya tidak seragam. Misalnya, antara kotabogor.go.id dan cirebonkota.go.id, atau majalengkakab.go.id dan kabcirebon.go.id. Bahkan ada juga yang tidak menambahkan kota atau kab. pada akhir nama domain. Padahal masing-masing pemerintahan daerah tentu mengetahui adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id, yang telah disosialisasikan sejak tahun 2003. Dalam pasal 9 Permen tersebut ditulis bahwa nama domain kabupaten harus diikuti dengan singkatan kab (misalnya bandungkab.go.id) dan untuk kota diikuti oleh kota (misalnya bandungkota.go.id).

Meski terdapat dua website yang pernah diberi penghargaan Bubuawards (purwakarta.go.id tahun 2005 dan garut.go.id tahun 2007), secara umum website pemerintahan di Jawa Barat masih menunjukkan berbagai kelemahan. Kelemahan tersebut terdapat pada standar validasi website, sistem yang digunakan, desain, contain, keamanan, fitur, dan kurang mengacu pada pedoman pembangunan website pemerintahan.

Pertama, standar validasi website. Sebagian besar pengembang website pemerintahan di Jawa Barat tidak mengacu pada standar World Wide Web Consortium (W3C). W3C adalah konsorsium yang menjadi acuan penulisan kode program website yang baik. Dengan mengikuti standar ini, sebuah website dapat dibuka dengan nyaman pada setiap browser. Pemerintah Belanda bahkan telah membuat 125 acuan agar para pengembang website pemerintahan di negara tersebut merujuk pada standar W3C.

Ketika saya memeriksa ke-25 website tersebut melalui validator.w3.org, tak satu pun yang lolos validasi W3C. Website bandung.go.id dan banjar-jabar.go.id hampir lolos validasi (hanya terdapat 1 error), sementara yang paling jauh dari standar ini adalah sukabumikota.go.id (terdapat 427 error).

Kedua, sistem yang digunakan oleh masing-masing website. Sebagian besar website tersebut menggunakan middleware PHP dalam menulis programnya. Namun, ada juga yang tidak ingin pusing oleh bahasa pemrograman tersebut, kemudian menggunakan CMS gratisan seperti Mambo dan Drupal. Penggunaan CMS gratisan memang tidak dilarang, tetapi bagi website kelas pemerintah, yang dibangun dengan modal besar, tentu bukan hal yang sulit untuk membuat sistem sendiri.

Selain itu, minimnya aksesibilitas, broken link, dan navigasi yang kacau-balau dapat diamati pada beberapa website pemerintahan kita. Dalam hal navigasi, yang paling membingungkan adalah kotabekasi.go.id. Website ini banyak menggunakan frame yang sebenarnya telah ditinggalkan oleh para programer lantaran penggunaan kode ini lebih banyak sisi buruknya.

Ketiga, desain website. Sudah semestinya website pemerintahan mengikuti perkembangan yang modern, misalnya dalam layout halaman dan penulisan kode-kode standar. Layout halaman website terkini kebanyakan menggunakan teknologi CSS (cascading style sheet) ketimbang memakai tabel, tetapi belum satu pun website pemerintahan di Jawa Barat yang menerapkan teknologi tersebut.

Keempat, contain. Salah satu tujuan pembuatan website pemerintahan adalah menampilkan informasi tentang daerah secara lengkap dan terus diperbarui. Ternyata beberapa website masih menunjukkan kurang kreatifnya pengelola contain, misalnya dengan copy-paste berita dari koran online, serta terlihat adanya berbagai kesalahan elementer dalam penggunaan ejaan. Selain itu, tidak semua administrator website memahami tata bahasa, sehingga diperlukan editor khusus untuk menyeleksi dan menyunting setiap contain.

Yang terpenting, website pemerintahan tentu selayaknya tidak hanya menampilkan foto bupati dan wali kota di setiap halaman depan karena masih banyak potensi yang ada di daerah yang perlu diketahui oleh para pengguna internet, terutama yang mengakses situs pemerintah.

Dalam hal pengelolaan contain, keseriusan garut.go.id layak dijadikan contoh. Website ini bahkan menjadi website terbaik di antara website pemerintahan se-Indonesia pada tahun 2007 versi Bubuawards. Tentu, penghargaan itu timbul karena isinya menarik khususnya berkaitan dengan penyajiannya melalui dua bahasa.

Kelima, keamanan. Beberapa website pemerintahan di Jawa Barat pernah mengalami masalah karena ulah hacker. Banyak celah yang ada kalanya kurang diperhatikan oleh para pengelola website tersebut, misalnya folder rahasia yang tidak diproteksi, halaman administrator yang mudah diakses oleh pihak luar, belum lagi sampah spam yang sering menyesaki buku tamu.

Kehadiran website pemerintahan tentu bisa meningkatkan citra daerah jika dikelola secara lebih profesional. Tren e-Government semestinya dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat, bukan untuk membuat website yang harganya selangit tetapi kemudian dibiarkan tidak terawat.***

Penulis, pemerhati internet, menulis buku “7 Langkah Menjadi Webmaster”, tinggal di Tanjungsari, Sumedang.

4 thoughts on “Menengok Pemerintahan ”Cyber” di Jawa Barat

  1. Kang Dadan,..
    Salam kenal.
    Ternyata suka dengan pernik-pernik validasi W3C juga ya. Senang deh ketemu temen-temen yang peduli pada sebuah standarisasi.
    Saya menterjemahkan w3c validation sebagai sebuah rasa terima kasih pada consortium yang mendedikasikan diri untuk standarisasi web.

    Punten jika salah kang.

  2. Itulah mestinya web developer juga harus bisa menolak apabila perantaranya mau macam2x. Saya pribadi juga sering menolak perantara / broker pembangunan website Pemerintah yg melakukan mark up besar – besaran.

    Pemerintah sendiri memiliki standarisasi pembangunan website loh:
    Standar Kualitas Website Pemerintah Indonesia

  3. Update: Situs Pemerintah Kabupaten Garut versi Beta gimana? alamatnya pub.garut.go.id

  4. situs kabcirebon skarang tdk bisa dibuka sama sekali gimana tuh ?

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s